Dalam episode terbaru CRC Talks, hadir sosok inspiratif dari Sulawesi Selatan: Supriadi Arif, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel. Ia membagikan pandangannya tentang peran strategis legislatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah menuju target nasional 8% seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo.
Perjalanan Panjang Menuju Kursi DPRD
Supriadi Arif, putra daerah Kabupaten Wajo, adalah figur muda yang penuh semangat progresif. Perjalanan politiknya tidak mudah—tiga kali mencalonkan diri sebelum akhirnya dipercaya menjadi anggota DPRD Provinsi. “Modal saya hanya semangat,” tuturnya. Kini, setelah lima bulan menjabat, ia memprioritaskan aspirasi rakyat melalui program “Lapor Pak Dewan”.
Sulsel dan Kontribusinya untuk Target Ekonomi Nasional
Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada 2028–2029. Sulsel sebagai daerah strategis dipercaya memiliki kontribusi penting. “Pertumbuhan ekonomi Sulsel pada 2023 di angka 4 sekian persen, dan di 2024 naik menjadi 5,02%. Ini sinyal optimisme,” ungkap Supriadi.
Tiga sektor utama yang menyumbang pertumbuhan tersebut adalah perdagangan, pertanian, dan kelautan. Keunggulan geografis dan sektor riil ini menjadi andalan Sulsel untuk terus tumbuh.
Peran DPRD: Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
DPRD Sulsel memainkan tiga fungsi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi:
- Legislasi: Mendorong regulasi pro-investasi seperti perda pendukung percepatan pembangunan.
- Anggaran: Mengawal belanja daerah agar cepat terserap dan berdampak langsung ke masyarakat.
- Pengawasan: Memastikan seluruh program berjalan dan memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat.
Satgas Percepatan Investasi: Kunci Utama Iklim Bisnis
Salah satu dorongan konkret DPRD adalah pembentukan Satgas Percepatan Investasi di tingkat provinsi. Satgas ini diharapkan menjadi “gerbang” yang mempermudah investor masuk dan berdiskusi, menciptakan rasa aman serta kepastian hukum.
“Satgas ini penting untuk mengatasi hambatan birokrasi dan mempercepat realisasi investasi. Kami telah mendorong pemerintah provinsi segera menerbitkan Pergub-nya,” jelas Supriadi.
Sinergi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat
Supriadi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Investasi bukan hanya tentang modal, tapi juga manfaat sosial—mulai dari penyerapan tenaga kerja lokal hingga program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Kasus tambang di Kabupaten Luwu dengan perusahaan Mas Mindo menjadi salah satu contoh pentingnya koordinasi dan kejelasan hak lahan masyarakat.
Stabilitas Politik dan Konsistensi Kebijakan
Stabilitas politik menjadi faktor kunci dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. DPRD Sulsel aktif menjaga keseimbangan agar dinamika politik tidak mengganggu arah pembangunan ekonomi.
“Kami mendukung efisiensi anggaran pusat, tetapi butuh kejelasan proyeksi manfaatnya ke daerah. Misalnya, program gizi gratis perlu dijelaskan potensi dampak ekonominya,” jelas Supriadi.
Pesan Terbuka untuk Masyarakat
Menutup perbincangan, Supriadi mengajak masyarakat untuk terus menyampaikan aspirasi. Melalui inisiatif “Lapor Pak Dewan”, ia membuka ruang komunikasi tanpa batas. “Kantor terbuka, rumah jabatan terbuka, HP aktif 24 jam,” tegasnya.
Tonton Wawancaranya di CRC Talks
Ingin tahu lebih dalam tentang strategi dan perjuangan Supriadi Arif dalam membangun Sulsel? Saksikan video lengkap CRC Talks. di bawah ini!
